PUBLIKMEDIA.ID ; Kayong Utara - Lubuk Batu, PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) merampas hak milik masyarakat tanpa ganti rugi dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang juga belum diselesaikan. Sedangkan lahan tersebut masih sepenuhnya milik masyarakat, karena tidak ada ganti ruginya.
Tetapi dari pihak PT. CUS masih melakukan aktivitas perkebunan di lahan milik masyarakat di Desa Lubuk Batu tersebut dengan membawa aparat- aparat berpakaian Loreng dan Abu-abu berlambangkan Negara.
Ada apakah di balik itu, padahal sudah jelas berdasarkan pengukuran dari Pihak PT. CUS, tanam tumbuh tersebut belum di GRTT-kan kepada pemiliknya.
Disitu adanya dugaan perbuatan yang melawan hukum tidak mentaati aturan hukum yang secara serta merta melanggar hak asasi manusia pemilik lahan.
Terkait peta, masyarakat juga memiliki bukti pengukuran Peta Luas Lahan yang diterima langsung dari Pihak PT. CUS.
Akan tetapi masih saja di rampas hak-hak warga desa lubuk batu dengan dikawal oleh aparat Brimob dan Polisi kebun yang kebal hukum.
Masayarakat sangat menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat selaku aparatur negara yang melaksanakan amanat undang-undang namun berbanding terbalik dengan memihak kepada pihak Perusahaan PT. CUS.
Masyarakat Desa Lubuk Batu meminta kepada Aparatur Negara yang mempunyai wewenang dalam hal ini terutama, Bupati KKU, Gubernur Kalbar, Disbunak Provinsi dan Mentri Perkebunan Kelapa Sawit untuk turun tangan langsung mengatasi masalah yang terjadi di Desa Lubuk Batu ini.
Masyarakat merasakan kerugian dan keresahan karena perbuatan Pihak PT. CUS yang tidak bertanggung jawab, jika sekiranya hak-hak warga dirampas yang diduga adanya keterlibatan aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru ikut mendukung tindakan keji pihak perusahaan, maka kepada siapa lagi masyarakat mengadu? "Ungkap masyarakat Desa Lubuk Batu Yang tidak mau di sebutkan namanya " kepada Media KRU Publikmedia.id.
(Unun)